Tanah yang Dibagi dan Dibatasi

Dalam sebuah wilayah memiliki tanah yang sempit dengan jumlah penduduk yang banyak akan melahirkan perang dikarenakan oleh perebutan terhadap kepemilikan dan hak kelola terhadap tanah, jumlah tanah yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Begitu juga sebaliknya apa bila tanah yang tersedia lebih luas dan lebih banyak dari jumlah penduduk yang ada, maka banyak tanah yang akan terlantar karena kekurang pengurus, namun hal ini mungkin jarang terjadi.

Apa lagi bentuk pekerjaan dalam bidang yang lain juga tidak mampu memberikan pekerjaan terhadap semua penduduk yang ada tentu akan menimbulkan banyak pemasalahan, seperti pengangguran, kemiskinan, perpindahan penduduk dari desa kekota untuk mencara pekerjaan, yang semua itu bisa menimbulkan angka kejahatan dan kriminal meningkat dengan pesat, apabila pekerjaan tidak ditemukan. Baik itu perampokan, penodongan, pengemis dijalan, serta meningkatnya jumlah perumahan yang kumuh khususnya didaerah pinggiran kota-kota besar dan masalah lain sebagainya.
Hal demikian, merupakan suatu masalah yang besar yang harus dicari solusinya dengan segara, salah satu solusi yang bisa diambil adalah dengan membagi dan membatasi terhadap kepemilikan terhadap tanah. Indonesia memiliki luas tanah lebih kurang 192.257.000 juta hektar yang juga menanggung dan menampung kurang lebih 53 juta jumlah keluarga. Tanah yang sedemikian luas itu dapat dibagi dan dibatasi kepemilikannya, tanah tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian. Yaitu enam puluh dua juta hektar diperuntuhkan khusus untuk hutan dimana jumlah tersebut adalah batas dari luas hutan yang harus dilindungi tidak diperbolehkan untuk ditebang, ditambah serta dikurangi jumlah dan luasnya, ini merupakan sebagai pembagian yang pertama. Kemudian untuk pembangian yang kedua yaitu dua puluh juta hektar diperuntuhkan khusus untuk pemukiman, perkotaan, industri, dan perkantoran serta tempat berdirinya semua gedung yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan semua tugas-tugasnya, jumlah tersebut menjadi batas yang tidak bisa ditambah dan dikurangi luasnya.
Sisa dari dua pembagian tersebut adalah seratus sepuluh juta hektar dimana tanah seluas itulah yang akan dibagikan kepada setiap keluarga yang berjumlahnya kurang lebih lima puluh tiga juta keluarga tersebut dan semua tanah yang dibagikan kepada setiap keluarga itu diperuntuhkan khusus untuk pertanian. Jika tanah seratus sepuluh juta hektar itu dibagi dengan lima puluh tiga juta keluarga dapat diketahui hasilnya adalah dua hektar, artinya setiap keluarga mendapatkan jatah tanah seluasnya dua hektar dan itu menjadi pembatas atas hak milik dan hak kelola terhadap tanah dengan batasan tersebut juga seseorang tidak bisa mengambil tanah orang lain begitu juga sebaliknya, sehingga semua permasalahan diatas dapat diatasi.

Siapapun yang memiliki tanah lebih dari yang telah ditentukan, baik itu perusahaan atau perorangan dimana mereka hanya berhak memiliki tanah sesuai yang telah ditentukan tadi yaitu dua hektar dan selebihnya harus mereka berikan kepada orang lain yang belum mendapatkan atas tanah tersebut. Tugas pemerintah hanya mengontrol dan mengawasi saja tanah yang telah dibagikan tersebut serta menyediakan keperluan yang dibutuhkan oleh setiap pemilik tanah dalam mengelolah tanahnya tersebut yakni rakyat.
Rakyat yang telah memiliki tanah setiap keluarga seluas dua hektar tersebut dapat menjadikannya sebagai sarana aktifitas atau pekerjaan, dengan demikian mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Disamping mereka tidak perlu menjadi perampok, penodong, bahkan menjadi pelacur dan hijrah dari satu tempat ketempat yang lain untuk mencara pekerjaan, karena tahan telah memberikan mereka aktifitas.
Jika sistem yang ada sekarang dengan kepemilikan tahan yang tidak terbatas jumlahnya sehingga seseorang boleh memiliki tanah yang luasnya bak dunia, yang berakibat orang lain menjadi kehilangan haknya atas tanah tersebut tentu sistem tersebut tidak dapat memberikan semua masyarakat untuk memiliki hak atas tanah yang ada dinegara mereka dan bukankan sistem tersebut tidak mencerminkan keadilan. Mengapa tidak diakui saja bahwa ada yang salah dengan sistem tersebut dan sistem tersebut tidak bisa dipertahankan serta dijalankan lagi harus diganti dengan sistem yang baru yaitu sistem pembagian dan pembatasan terhadap kepemilikan tanah.
Dengan sistem pembagian dan pembatasan terhadap kepemilikan tanah, seseorang yang bagaimanapun kaya dan berkuasanya tidak boleh memiliki tanah lebih dari yang telah ditentukan dan ditetapkan yaitu dua hektar perkelaurga, begitu juga dengan orang-orang miskin yang dulu tidak memiliki hak apa-apa terhadap tanah kini mereka dapat memiliki tahan seluas yang telah ditentukan tadi. Dengan demikian orang kaya tidak bisa membeli orang lain dengan kekayaannya dan begitu juga dengan orang miskin mereka tidak perlu menjual diri mereka karena kemiskinannya.
Tuhan menciptkan bumi ini untuk semua manusia, dan setiap manusia hany boleh mengambil dan memiliki tahan tersebut sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya saja, namun selebihnya harus diserahkan kepada manusia lain, yang juga memiliki hak yang sama terhadap tanah tersebut. Dengan demikian keadilan dan kemakmuran bersama dapat diwujudkan.

 

Tinggalkan Balasan