Biaya Pendidikan: Tanggung Jawab Siapa

Edited-Pixabay
Tentunya tidak terlalu berlebihan dengan ungkapan “pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah atau pun jangka panjang”. Sebab pada kenyataannya pendidikan dipandang sebagai pahlawan dalam penanggulangan kemiskinan ataupun kebodohan, bahkan lebih dari dua indikasi tersebut di suatu bangsa, seperti yang pernah dilakukan oleh Jepang saat terpuruk dengan hancurnya kota Nagasaki dan Hiroshima.
Korban meninggal mencapai jutaan, belum lagi efek radiasi bom yang dalam perkiraan membutuhkan 50 tahun untuk menyumbuhkan itu semua. Maka, Jepang terpaksa menyerah kepada sekutu, dan setelah itu Kaisar Hirohito mengumpulkan semua jendral yang masih hidup dan menanyakan kepada mereka satu hal, “Berapa jumlah guru yang tersisa?”. Iya, kita , menandakan bahwa pendidikan adalah kunci untuk menopang  situasi terpuruk pada saat itu.

 

Bangsa Indonesia dalam perjalanan UUD 1945, telah mengalami 4 (empat) kali amandemen, hanya bidang pendidikan saja yang ditetapkan alokasi anggarannya sebesar 20% dari anggaran dalam APBN dan APBD. Upaya ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah bertekat untuk memajukan dunia pendidikan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

 

Landasan yuridis di atas sangat menggairahkan jiwa di suatu sisi, namun di sisi lain juga ikut mengikis kepercayaan rakyat ketika dibenturkan dengan realitas pelaksanaannya. Sebagai rakyat kita akan berkeluh kesah dan terus bertanya apa fungsi dari UU yang telah termaktub tersebut namun pada kenyataannya rakyatpun ikut serta dalam pembiayaan pendidikan. Jadi, siapakah yang bertanggungjawab dalam pembiayaan pendidikan.

 

Silih Berganti Program Bantuan Pendidikan

pixabay
Sejenak kita melihat beberapa program bantuan pemerintah di bidang pendidikan, dimulai pada tahun 1997-1999, sebab pada tahun tersebut terjadi peningkatan angka putus sekolah, kemiskinan, dan pengangguran secara signifikan di Indonesia. Kejadian ini disebabkan oleh goncangan krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada berbagai bidang. Dan respon Pemerintah terbilang cukup bagus dan telah berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.

 

Sesaat setelah krisis ekonomi, di tahun 1997 misalnya, Pemerintah meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bidang Pendidikan yang dirancang untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang mengancam kelanjutan pendidikan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan hampir miskin. Berikutnya, seusai penerapan kebijakan pengurangan subsidi BBM di tahun 2001, Pemerintah memperkenalkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) bidang pendidikan, atau yang lebih dikenal dengan Program Bantuan Khusus Murid (BKM).

 

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa tahun belakangan ini, dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat miskin dan akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Seiring meningkatnya beban subsidi BBM yang harus dibayar pemerintah, maka pada bulan Maret dan Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengurangi subsidi BBM dan merelokasikan sebagian dananya untuk Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai dilakukan pada Juli 2005. Program yang diberikan untuk sekolah-sekolah tingkat SD/MIN dan SMP/MTs, ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dalam membiayai pendidikan setelah kenaikan harga BBM.

 

Program ini dipandang sebagai kebijakan yang baik, karena BOS dapat mengurangi angka atau sebagai penunjang bagi pelajar yang kurang mampu. Namun, setelah pengadaan dana BOS, banyak para orang tua yang mengeluh, karena menurut mereka penyelenggaraan BOS ini bukannya membantu malah membingungkan dengan masih ada pemungutan-pemungutan yang dilakukan oleh para guru di sekolah mereka. Belum lagi terkait masalah langsung muncul mengikuti keterlambatan pencairan dana BOS itu sendiri. Adakalanya BOS sendiri juga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional lembaga pendidikan, seperti yang dikabarkan oleh Kepala sekolah MTsN Rukoh, Banda Aceh, Sayuti mengatakan, BOS dari Kementrian Agama RI tidak mencukupi untuk biaya operasional sekolah yang dipimpinnya. Misalnya, untuk biaya listrik 1 tahun diberikan pagu Rp 12 juta, sementara untuk tambah daya listrik dari 35 ampere ke 75 ampere, butuh dana Rp 40 juta. (Serambi, Jumat, 28 Juni 2013).

 

Masyarakat Ikut Bertanggungjawab

 

max-pixel
Sebagaimana termaktub dalam pasal 46 ayat 1 UUD bahwa, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini, mengartikan bahwa masyarakat dalam proses pembiayaan (pendanaan) pendidikan memiliki andil yang sama, yaitu sama-sama bertanggungjawab dalam menyelenggarakan dan menyuseskan pendidikan.

 

Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar porsi tanggung jawab masyarakat dalam hal tersebut ? tentu masyarakat mengharapkan pembiayaan yang seminim mungkin. Meskipun jawaban ini tidak berdasarkan penelitian yang akurat, namun dapat kita analogikan terlebih bagi masyarakt yang terhitung ekonomi rendah ke bawah, yang diperkuat dengan alasan kenaikan harga BBM yang dapat merusak nilai tukar uang dangan barang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

 

Berkaca pada kenyataan bahwa masyarakat mendapatkan andil yang sama, maka sudah sepatutnya mayarakat juga berjiwa besar, berlapang dada, dan meringankan langkah untuk membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka. Namun, tanpa bantuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah tentu pembiayaan ini akan menjadi bah bisul yang tidak bermata, yang sakitnya lebih terasa.

 

Menjadi pemerintah yang baik, yang dipandang bijak tentulah tak semudah mengedipkan mata, tidak juga semudah menabrak antara teori dengan realitas lapangan, sebab pamerintah pada hakikatnya dilingkari oleh manusia-manusia yang memiliki pola tingkah atau pikir yang berbeda-beda, maka tak ubah pemerintah (dihuni oleh manusia) dalam bertindak dapat melebihi kesucian malaikat, atau sebaliknya lebih licik daripada perbuatan iblis.

 

Adapun hal lain yang dipandang urgen disini adalah sikap komunikasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat yang harus diperkuat, agar saling memahami, mengerti, dan menindaklanjuti akan hal-hal yang seharusnya diutamakan, dengan komunikasi  juga dapat memudahkan sosialisasi sebuah kebijakan (peraturan) yang tidak menggelembung dengan kesalahpahaman akan sebuah kebijakan. Sebab itu juga dalam Islam mengajarkan makna indahnya komunikasi bagian dari silaturrahim untuk memperkuat emosi dan spiritual suatu bangsa.

 

Salam,

By: Rangkang Sekolah

 

Tinggalkan Balasan